IKEA dan AEON Mall Ramaikan Area Komersial di Jakarta Timur

1540236ikea2780x390

JAKARTA, KOMPAS.com – Kawasan komersial di Jakarta Timur dianggap masih belum digarap maksimal walaupun potensi yang ada sangat besar.

Hal ini kemudian menjadi salah satu alasan PT Mitra Sindo Sukses, anak usaha PT Modernland Realty Tbk, membangun pusat belanja di Jakarta Garden City (JGC) dengan menggandeng raksasa ritel asal Jepang, AEON Group.

“Kami mengembangkan AEON Mall di Jakarta Timur karena paling ketinggalan dari yang lain padahal potensinya besar,” Direktur Utama PT Mitra Sindo Sukses Sami Miettinen, di Kantor Pemasaran JGC, Rabu (16/11/2016).

Di samping itu, lanjut Sami, daya beli masyarakat terus meningkat sehingga pihaknya mau tak mau harus mengisi kekosongan yang ada.

Pusat perbelanjaan tersebut bakal dibangun di atas lahan seluas 8,5 hektar dengan luas bangunan mencapai 135.000 meter persegi dan terdiri atas empat lantai.

Saat ini, pembangunan AEON Mall sudah sampai empat lantai dan sebentar lagi tutup atap. September atau Oktober 2017 bakal resmi dibuka.

Selain AEON Mall, ritel lainnya yang akan menempati lahan di JGC adalah IKEA. Jaringan ritel peralatan rumah asal Swedia tersebut telah membeli lahan seluas 3,7 hektar memulai konstruksi gerainya pada 2017.

“Posisinya di seberang AEON Mall dan direncanakan dua tahun setelah dibangun bisa beroperasi,” tambah Senior Sales & Marketing Manager JGC Handoyo Lim.

Sementara itu, terkait harga lahan komersial di JGC, saat ini sudah menyentuh angka Rp 22 juta per meter persegi.

Dengan masuknya AEON Group dan IKEA, kata Sami, bakal mendongkrak harga lahan dan properti semakin tinggi, karena keduanya bakal menarik minat investor dan konsumen.

source : http://properti.kompas.com

Continue Reading

Penjualan Jakarta Garden City Tembus Rp 700 Miliar

screenshot_26

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Modernland Realty Tbk mengakui pasar properti hingga akhir tahun ini masih dalam kondisi melambat, namun proyek andalannya Jakarta Garden City (JGC) diklaim mencatat penjualan cukup baik.

JGC merupakan proyek pengembangan perumahan skala kota (township) seluas 370 hektar yang diakusisi PT Modernland Realty Tbk dari Keppel Land Singapura pada 2006 silam.

Hingga Oktober 2016, penjualan residensial dan komersial di JGC diklaim masih sesuai target, meskipun PT Modernland Realty Tbk masih enggan membeberkan target penjualan hingga akhir 2016 nanti.

“Walaupun pasar masih lambat, penjualan JGC masih cukup baik. Sampai Oktober masih sesuai target dan sudah mencapai Rp 700 miliar. Dari banyaknya unit yang terjual yakni 150-160 rumah,” kata Direktur Utama PT Mitra Sindo Sukses Sami Miettinen, di Kantor Pemasaran JGC, Rabu (16/11/2016).

Lebih lanjut Sami mengatakan, pada tahun ini pihaknya banyak melakukan serah terima baik perumahan maupun komersial.

Sebanyak 40 rumah kantor (rukan) bersama dengan 500 rumah di dua klaster di JGC telah diserahterimakan sampai saat ini.

Dengan raihan tersebut tak heran Sami tetap optimistis penjualan JGC pada tahun depan bisa lebih baik lagi.

Terlebih pembangunan infrastruktur seperti Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) ke Ancol dan akses menuju Kelapa Gading serta Bekasi Raya telah dibuka.

“Kalau dilihat infrastruktur, fasilitas, dan pembangunan semuanya bagus untuk 2017 dan 2018 serta siklus properti maka pada 2017 bakalan naik dan kami siap untuk itu,” pungkas Sami.

source : http://properti.kompas.com

Continue Reading

Iwan Sunito, Sepenggal Sukses Indonesia di Australia

201454120161118-112301-1-780x390

JAKARTA, KOMPAS.com – “I don’t like to be known”. Lelaki paruh baya ini dengan jelas menegaskan siapa dirinya saat temu media pada acara peluncuran biografi Without Borders di The Plaza, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

“Saya tidak suka sesuatu yang too much. Tidak suka sanjungan atau puja puji,” lanjutnya.

Karena itulah, ketika biografinya yang ditulis Teguh Sri Pambudi masih dalam proses penyuntingan, dia merasa harus menghapus beberapa bagian yang dianggapnya berlebihan.

Yang berlebihan, lanjut dia, bukanlah Iwan sebenarnya. Yang berlebihan, tidak menggambarkan Iwan seutuhnya.

Sebaliknya, dia lebih suka hal-hal paling jelek atau negatif sekalipun menjadi bagian dari buku biografinya.

“Supaya orang-orang yang membaca buku ini mengambil pelajaran,” ucapnya.

Ya, dia adalah Iwan Sunito, pendiri sekaligus CEO Crown Group, sebuah perusahaan properti yang berbasis di Australia.

Dia menyapa, dan menyalami satu-per satu dari sekitar 30-an jurnalis yang hadir siang itu. Bahkan, Iwan masih sempat menanyakan kabar keluarga.

Hal itu sekaligus mengonfirmasi kelahiran Surabaya 29 Juli 1966 ini adalah sosok yang ramah, dan rendah hati, sebagaimana kerap diceritakan orang-orang terdekatnya.

Kantor barunya di Indonesia yang demikian mentereng, berada di gedung bernilai sewa Rp 600.000 per meter persegi per bulan, tak menghapus sifat dan karakter Iwan.

Hamzah Alex Saifullah CEO Crown Group, Iwan Sunito.
Tampilan dan senyumannya masih sehangat perjumpaan kali pertama Kompas.com  dengannya pada 11 tahun silam. Tak ada yang berubah.

Satu-satunya yang berbeda adalah kisah aktualnya. Dia mengungkapkan, tahun 2016 penjualan Crown Group telah mencapai lebih dari Rp 5 triliun.

Angka tersebut didapat dari pemasaran sejumlah produk properti. Satu di antaranya, Waterfall.

Apartemen ini dirancang sebanyak empat menara di kawasan Waterloo, kawasan pinggiran Sydney, dengan total 331 unit.

Selain penjualan, hal baru lainnya adalah kesediaan Iwan untuk membangun Indonesia. Tidak saja di sektor properti melalui pengembangan proyek bernilai triliun rupiah, juga obsesi membidani kelahiran 1 juta pemimpin radikal.

Bukan sembarang radikal tentu saja. Terminologi ini dipakai Iwan untuk menggambarkan prakondisi anak-anak muda yang mau menanggalkan perbedaan, termasuk agama, ras, suku, dan golongan.

“Kami (bersama Dino Pati Djalal) bersafari ke berbagai kota di Indonesia untuk memotivasi anak-anak muda dan memberikan edukasi demi pengembangan potensi mereka,” papar Iwan.

Kunci

Ada dua hal yang menjadi titik balik hidup, dan kunci suksesnya. Iwan menyebut blue ocean strategy (strategi kolam biru), dan almarhum Robby Djohan.

Nama terakhir diketahui sebagai mantan Direktur Utama Garuda Indonesia dan pernah menjabat pucuk pimpinan di berbagai bank swasta Nasional.

Strategi kolam biru sendiri merupakan sebuah buku yang membahas strategi bisnis, ditulis oleh W Chan Kim dan Renée Mauborgne, dan dipublikasikan pada tahun 2005.

Buku ini mengilustrasikan cara-cara meraih keuntungan serta pertumbuhan usaha yang tinggi melalui penciptaan permintaan dengan memanfaatkan pasar yang belum atau bahkan tidak dilirik oleh kompetitor.

www.iwan-sunito.com Iwan Sunito
Buku inilah yang dihadiahkan Robby yang dianggap Iwan sebagai salah satu mentor paling berpengaruh dalam segala pemikiran dan langkah bisnisnya.

Iwan pun menyadari dan kemudian mengubah pola pikir tentang tata kelola Crown Group yang didirikannya bersama Paul Sathio pada 1996 silam.

Menukil biografinya, dia berpendapat seharusnya Crown Group tidak boleh bertanding dengan orang yang membangun ratusan, bahkan ribuan unit di daerah yang sama.

“Kami mesti mencari akal untuk create our own goal, to create our own game,” kenangnya.

Terbukti strategi kolam biru ini telah memutar biduk Crown Group menjadi perusahaan properti yang disegani, dan salah satu terbesar di Australia.

Bahkan, baru-baru ini dia didapuk sebagai Property Person of The Year oleh Urban Taskforce Australia, dan Crown Group meraih apresiasi bergengsi dari Urban Development Institute of Australia NSW President’s Awards.

Iwan adalah manusia yang sudah selesai. Aktivitas filantropisnya jauh lebih banyak dan intensif.

Dia pernah menjadi ketua banding Tsunami Perusahaan Indonesia tahun 2006 dan telah terlibat secara aktif dalam penggalangan dana untuk Rumah Sakit Anak Sydney, Yayasan John Fawcett Eye di Bali dan panti asuhan di Indonesia.

Dia juga tercatat sebagai ketua Pusat Ibadah Kristen, dan B2B, sebuah program mentoring untuk profesional muda.

source : http://properti.kompas.com

Continue Reading

Polemik Tapera, Antara Pemenuhan Rumah Rakyat dan Penolakan Pengusaha

1555393-program-rumah-rakyat-apersi-780x390

JAKARTA, KOMPAS.com – Seiring pertumbuhan penduduk yang didorong tingkat kelahiran, dan urbanisasi, kebutuhan perumahan melonjak drastis.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi (backlog) mencapai 13,5 juta unit pada tahun 2014. Angka ini dihitung berdasarkan konsep kepemilikan.

Sementara jika dihitung berdasarkan konsep penghunian saja, atau kebutuhan menyewa hunian tercatat 7,6 juta unit.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), perumahan menjadi momok tersendiri. Jangankan membeli, menyewa rumah saja tidak sanggup.

Hal ini karena harga rumah terus meroket sejalan pertumbuhan harga lahan. Kenaikan harga rumah bisa mencapai 30 persen per tahun. Sementara kenaikan pendapatan MBR paling banter 3 persen.

Akibatnya, semakin lama, rumah-rumah yang diidamkan MBR semakin tidak terjangkau. Pada gilirannya, potensi kebutuhan rumah baik berdasarkan kepemilikan maupun penghunian semakin membengkak jumlahnya.

Berbagai regulasi pun dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Mulai dari bunga cicilan tetap, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga bantuan uang muka.

Upaya lain untuk mendorong masyarakat memiliki rumah adalah melalui pembentukan Undang-undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tapera sendiri bukanlah hal baru, karena pembicaraannya sudah dilakukan sejak 2012 lalu.

“Misi Tapera sangat baik, ada dalam konstitusi dan UU. Kemudian lahir UU Tapera itu, kan nggak ujug-ujug,” ujar Ketua Housing Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto kepada Kompas.com, Sabtu (19/11/2016).
Tapera diyakini dapat membantu masyarakat memiliki rumah dengan menabung sekian persen dari penghasilannya tiap bulan.

Tidak hanya bagi pekerja formal, Tapera juga bermanfaat bagi pekerja informal yang penghasilan setiap bulannya tidak tetap.

Potensi

Tapera menjadi upaya pemerintah untuk menghimpun dana jangka panjang sebagai pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni, dan terjangkau.

Berdasarkan hitungan pemerintah, potensi Tapera bisa mencapai puluhan triliun rupiah.

“Kalau prediksi, 5 tahun pertama bisa mencalai Rp 50 triliun-Rp 60 triliun dan bisa membiayai 500.000-an unit rumah,” ujar Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus di Jakarta, Rabu (14/1/2016).

Hitung-hitungan ini berdasarkan besaran simpanan 3 persen yang berasal dari gaji pokok. Rinciannya, 2,5 persen kontribusi pekerja dan 0,5 persen kontribusi pemberi kerja (perusahaan).

Asumsi tersebut berdasarkan usulan pembahasan RUU Tapera antara DPR RI dengan pemerintah.

Peserta Tapera dibagi menjadi 3 kelompok dengan kisaran penghasilan pokok mulai dari kurang Rp 2,5 juta per bulan, Rp 2,5 juta-Rp 7 juta per bulan, dan lebih dari Rp 7 juta.

Berdasarkan persentase populasi peserta, masing-masing kurang lebih 30 persen, 68 persen, dan 2 persen.

shutterstock ILUSTRASI
Sementara profil kepesertaan Tapera adalah pekerja publik sebanyak 100 persen dan swasta 2,5 persen dari peserta pekerja formal. Sedangkan untuk pekerja mandiri adalah 1,5 persen dari seluruh pekerja formal.

Dari asumsi hitungan tersebut dapat dihasilkan Hasilnya, Rp 7,1 juta tabungan pekerja pada tahun pertama.

Kemudian pada tahun ke-5 dan 20, tabungan pekerja bisa mencapai Rp 116 juta dan Rp 81,5 juta.

Kontroversi

Meski potensinya sangat besar, beleid ini tidak lepas dari pro dan kontra masyarakat. Apalagi, pada saat yang sama, para pekerja sudah dipungut iuran untuk kesehatan dan asuransi lainya.

“Sekarang faktanya di lapangan kok banyak yang menolak. Terutama dari pekerja yang selama ini dikenakan juga iurab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Itu pekerja swasta. Untuk pekerja-pekerja aparatur negara, juga kena potongan melalui Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), sejak tahun 1974,” kata Zulfi.

Ia menambahkan, pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri sudah dipotong dua kali yakni iuran Taspen, dan iuran Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) bagi PNS dan Tabungan Wajib Perumahan (TWP) bagi TNI/Polri.

Meski demikian, karena PNS dan TNI/Polri adalah aparatur negara, mereka pasti tunduk aturan pemerintah.

Sementara pekerja swasta cenderung tidak menerima, demikian juga dengan perusahaan pemberi kerja yang harus menyisihkan kewajibannya sebesar 2,5 persen.

Penolakan tersebut sudah dilakukan terang-terangan oleh para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Jika Tapera diberlakukan, pengusaha khawatir beban potongan menjadi bertambah.

“Kalau kita lihat beban dunia usaha untuk ketenagakerjaan adalah 20 persen. ini untuk jaminan sosial, pensiun, dan lain-lain. Kalau ditambah Tapera jadi 23 persen,” ujar Rosan saat Seminar UU Tapera bertajuk “Solusi dan Langkah Nyata Pelaksanaan UU Tapera Dalam Menyukseskan Program Nawacita” di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Solusi

Penolakan ini tentu saja bukannya tidak berdasar. Zulfi sendiri, melalui HUD Institute telah mengemukakan pendapatnya sejak sebelum Tapera diresmikan menjadi UU.

Menurut dia, baik Taspen, BPJS, Bapertarum, dan Tapera memiliki payung regulasi sendiri-sendiri.

Sehingga, pada pelaksanaannya di lapangan, iuran yang dikenakan kepada pekerja menjadi bertumpuk.

“Seharusnya ini dipaduserasikan dulu dan dimasukkan ke dalam Tapera. Satukan saja, kenapa harus banyak iuran,” tutur Zulfi.

Kompas.com/Robertus Belarminus Para buruh wanita ikut dalam aksi unjuk rasa demo buruh di Jakarta, Kamis (29/9/2016)
Jika tidak dipadukan, pekerja akan terkena aturan tumpang tindih yang merugikan, terutama bagi MBR.

Menurut dia, bagi pekerja dengan gaji Rp 10 juta iuran Tapers tidak akan terasa potongannya. Sementara bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 4,5 juta sangat terasa jika harus terkena potongan berkali-kali.

BP Tapera

UU Tapera sendiri resmi disahkan pada Februari 2016. Setelah pengesahan UU, pemerintah harus membentuk lembaga pendukung, yaitu Badan Pengelola (BP) Tapera dan Komite Tapera.

Fungsi BP Tapera sesuai dengan Pasal 36 UU Tapera adalah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tapera untuk melindungi kepentingan Peserta.

BP Tapera terdiri dari Komisioner dan 4 Deputi komisioner dari kalangan profesional yang diseleksi oleh Komite Tapera.

Syarat Komisioner dan Deputi Komisioner sendiri adalah tidak boleh menjabat di pemerintahan atau badan hukum lainnya.

www.shutterstock.com Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan mengesahkan tiga rancangan peraturan pemerintah (RPP) menjadi Peraturan Pemerintah (PP) April 2014.
Sementara Komite Tapera sendiri terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan seorang unsur profesional yang memahami bidang perumahan.

Tugas utama Komite Tapera adalah menetapkan kebijakan umum, menetapkan strategis pengelolaan Tapera, dan evaluasi Tapera.

Saat ini, pemerintah sedang tahap penentuan Ketua Komite Tapera yang nama-nama calonnya sudah dikantongi Presiden sejak September silam.

Bagaimana kemudian implementasi dan resistensi Tapera pada tahun mendatang, sementara BP Tapera dan Komite Tapera belum juga terbentuk?

Mari kita tunggu upaya pemerintah dalam meyakinkan stake holders, terutama pengusaha dan pekerja swasta, agar UU Tapera tak hanya terbatas sebagai dokumen negara.

source : http://properti.kompas.com

Continue Reading

Koreksi Harga Kantor Virtual Tak Terlalu Besar

1324310shutterstock-59555425780x390

JAKARTA, KOMPAS.com – Berlebihnya suplai ruang perkantoran di kawasan bisnis terpadu (CBD) Jakarta mengakibatkan koreksi harga dengan besaran 10 hingga 20 persen.

Kondisi tersebut juga terjadi pada bisnis perkantoran virtual. Salah satu yang terkena dampak adalah Regus.

Country Manager Regus Indonesia Andy Harsanto menyatakan pihaknya terpapar kondisi koreksi harga pasar saat ini.

“Ya kami sih selalu mengikuti harga pasar karena kelebihan kami kan kompetitif dengan perkantoran konvensional,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Meski begitu, Andy mengakui bahwa Regus tak hanya menjual ruang perkantoran virtual dan co-working space sehingga menjadikannya pembeda dengan perkantoran tradisional.

Hal itu yang kemudian membuat Regus tetap mengikuti harga pasar tanpa melakukan koreksi harga secara besar-besaran.

Di Regus, semua produk layanan jasanya dibanderol dengan harga Rp 239.000 per orang per bulan.

Harga tersebut termasuk fasilitas manajemen kantor seperti ketersediaan cleaning service, resepsionis, dan sebagainya.

“Kami kan nggak hanya jual sewa kantornya tapi juga layanan-layanan di dalamnya, kami punya jaringan, nilai tambah, layanan, aplikasi buat mencari tempat kami. Itu kan tidak murah, investasinya maha sekali serta sudah stabil banget,” jelas Andy.

Dengan kelebihan tersebut, ada beberapa pihak yang sadar dengan harganya namun Regus menjadikannya sebagai opsi dan pilihan untuk mereka.

“Kami tetap ada pasar tersendiri lah untuk layanan kami,” pungkas dia.

source : http://properti.kompas.com

Continue Reading

Tak Hanya “Startup”, Perusahaan Besar Juga Minati Kantor Virtual

1645004-55a1736780x390

JAKARTA, KOMPAS.com – Pebisnis pemula atau start up menjadi salah satu segmen yang paling banyak menggunakan kantor virtual untuk menjalankan usahanya.

Regus, salah satu penyedia layanan perkantoran virtual dan co-working space mengakui permintaan yang banyak dari bisnis start up menjadikan pasar perkantoran virtual di Jakarta berkembang dan cukup stabil saat ini.

“Kalau di Jakarta terus terang cukup berkembang dan pasarnya masih stabil meskipun ekonomi melambat dengan produk domestik bruto naik turun dari kuartal I sampai III,” jelas Country Manager Regus Indonesia Andy Harsanto, di Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Selain bisnis start up yang notabene perusahaan kecil, Regus juga menyasar korporasi-korporasi skala nasional dan multinasional.

“Tapi kalau korporat kami memberi solusi misalnya kantor pusatnha di Jakarta kan bisa punya cabang-cabang di kota-kota besar tanpa perlu investasi banyak. Mereka tinggal masuk bayar bulanan, kami yang kelola kantornya,” tambah Andy.

Dari ratusan klien, jumlah pebisnis start up dengan korporasi hampir sama banyaknya, walaupun dia enggan mengatakan angka pasti.

“Nggak bisa saya katakan tepat 50-50 tapi intinya cukup berimbang. Kami nggak hanya mengandalkan korporasi tapi juga start up karena ya tadi mereka ingin dekat dengan korporasi dan korporasi sudah terbiasa dengan Regus,” tandas dia.

source : http://properti.kompas.com

Continue Reading

Pembebasan Lahan Bandara Kertajati Dianggap Melanggar UU

1424478780x390

JAKARTA, KOMPAS.com – Kekerasan yang dilakukan aparat dan kriminalisasi terhadal rakyat masih terjadi. Penggusuran atas nama pembangunan demi kepentingan umum terus dilakukan dengan pendekatan represif.

Contoh terbaru adalah pembebasan lahan bandar udara internasional Kertajati di Desa Sukamulya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang berakhir penangkapan 6 orang.

“Proses sosialisasi dan musyawarah mengenai rencana pembangunan bandara di Kertajati oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan pihak PT BIJB (Bandarudara Internasional Jawa Barat) kepada warga Sukamulya tidak dijalankan,” ujar Sekjen Konsorsium Pembaruan Agaria (KPA) Dewi Kartika berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (20/11/2016).

Menurut Dewi, hal tersebut jelas melanggar prosedur dan tahapan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Ia menegaskan, peristiwa tersebut mencerminkan upaya penistaan terhadap kemanusiaan.

Tidak hanya itu, Dewi menganggap insiden ini menunjukkan bahwa Gubernur dan Kapolda Jawa Barat telah “gelap-mata” demi proyek BIJB.

Meski BIJB ditetapkan segabai proyek strategis nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya harus selaras dan konsisten dengan janji politiknya serta agenda prioritas nasional untuk menjalankan Reforma Agraria.

Reforma Agraria dibuat untuk melindungi dan memperkuat hak-hak petani melalui redistribusi 9 (sembilan) juta hektar tanah serta menyelesaikan konflik agraria secara berkeadilan.

Sejak Kamis (17/11/2016) Desa Sukamulya dalam kondisi mencekam. Desa ini menjadi benteng penolakan terakhir, setelah 10 desa lainnya mengalami penggusuran untuk pembangunan Bandara Kertajati, atau kini dikenal proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Ribuan warga Sukamulya melakukan penolakan terhadap proses pengukuran lahan BIJB yang melibatkan 1.200 personel aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP.

Tembakan gas air mata, pemadaman listrik, sweeping dan pendirian tenda aparat di tengah-tengah pemukiman telah menciptakan teror bagi warga.

Proses pengukuran yang berakhir ricuh, berujung pada penangkapan 6 orang warga dan belasan warga lainnya luka-luka, serta menyisakan ketakutan dan trauma bagi warga, terutama perempuan dan anak-anak.

Terhadap peristiwa ini, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) telah melayangkan surat protes kepada Presiden Jokowi.

Pada pokoknya, KNPA menuntut Presiden menghentikan tindakan represif, kriminalisasi oleh aparat keamanan kepada warga Desa Sukamulya dan memerintahkan penarikan aparat keamanan dari lokasi kejadian serta membebaskan petani yang masih ditahan.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Jumat (18/11/16), aparat keamanan yang terdiri dari Polsek, Polres Langkat, Brimob, TNI, Pamswakarsa yang berjumlah lebih kurang 1.500 orang memaksa masuk ke Desa Mekarjaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Mereka berkonflik dengan Langkat Nusantara Kepong (LNK) yang mengelola lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II.

Sebanyak 24 alat berat telah mereka persiapkan untuk menghancurkan rumah dan juga tanaman yang ada di lahan milik petani Desa Mekar Jaya.

Hingga saat ini, Desa Mekarjaya diisolasi aparat. Penangkapan terhadap petani Mekarjaya yang melakukan perlawanan terhadap upaya perampasan tanah, masih berlangsung dan jumlahnya sedang diidentifikasi.

Peristiwa Sukamulya dan Mekar Jaya, merupakan salah satu contoh buruk proses pembangunan infrastruktur dan ketidakberpihakan Negara terhadap petani di Indonesia sekaligus cermin kemunduran demokrasi.

Pengerahan aparat keamanan, intimidasi, kriminalisasi dan teror dinilai KNPA seolah menjadi pola standar pemerintah rezim Jokowi dalam upaya menggusur lahan warga dengan mengatasnamakan pembangunan dan investasi.

Pola semacam itu juga terjadi pada pembangunan Waduk Jatigede, Reklamasi Jakarta, Reklamasi Bali, Pabrik Semen Kendeng, real estate Karawang dan lain-lain.

source : http://properti.kompas.com

Continue Reading

Harga Sewa Kantor Virtual Rp 239.000 Per Bulan

1549190shutterstock-216937615780x390

JAKARTA, KOMPAS.com – Di era digital ini, kebutuhan perkantoran telah berubah menjadi lebih fleksibel dan murah.

Oleh sebab itu, virtual office atau perkantoran virtual dan co-working space menjadi pilihan para pebisnis baik pemula maupun menengah untuk menjalankan usahanya.

Hasil survei Lamudi memperlihatkan, keuntungan terbesar menggunakan jasa ini adalah fleksibilitas waktu dan tempat.

Untuk banyak bisnis baru, baik start up lokal maupun perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, kelangsungan bisnis masih sulit diprediksi.

Terlebih untuk sampai pada tahap menandatangani kontrak jangka lama dengan uang muka guna menyewa ruangan perkantoran fisik.

Regus, salah satu penyedia layanan jasa perkantoran virtual mengakui perkantoran virtual dan co-working space memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kantor konvensional.

“Kalau sewa perkantoran biasa atau konvensional itu kan nggak bisa jangka pendek jadi otomatis terikat sedangkan kalau di Regus bisa bulanan, harian, dan bahkan jam-jaman sampai tahunan,” ujar Country Manager Regus Indonesia Andy Harsanto, di Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Untuk harga, perkantoran maya dan co-working space lebih relatif dan kompetitif dengan kantor-kantor konvensional.

Harga jangka pendek, lebih tinggi daripada jangka panjang karena ada ongkos tertentu yang mesti dibayarkan.

Kendati demikian, kompetisi harga antara dua jenis perkantoran tersebut dengan kantor konvensional hanya bisa dilihat dalam satu lokasi saja.

“Misalnya begini, di Menara BCA dengan di Kuningan ya berbeda karena beda lokasi. Tapi kalau sama di gedung itu satunya dijalankan oleh Regus dan satunya sendiri itu bisa sama atau lebih murah,” tambah Andy.

Di Regus, semua produk layanan jasanya dibanderol Rp 239.000 per orang per bulan. Harga tersebut sudah termasuk fasilitas manajemen kantor seperti ketersediaan cleaning service, dan resepsionis.

“Kami juga menawarkan layanan untuk semua. Kami mengelola semua fasilitas manajemennya. Penyewa tinggal masuk nggak perlu investasi di muka, langsung masuk, pakai kantornya, dan bayar biaya bulanannya,” pungkas Andy.

source : http://properti.kompas.com

Continue Reading

Istana Buckingham Bakal Dipugar dengan Biaya Rp 6 Triliun

1954468buckingham-palace-1780x390

KOMPAS.com – Salah satu bangunan paling berharga dan bersejarah di Inggris Raya, Istana Buckingham bakal direnovasi dan peremajaan.

Keluarga Kerajaan mengonfirmasi, Istana Buckingham akan mengalami pemugaran dalam kurun waktu 10 tahun dengan total biaya 369 juta poundsterling atau senilai lebih dari Rp 6 triliun.

Sementara pemugaran dilakukan pada April 2017 mendatang, Sang Ratu akan tetap tinggal di rumahnya yang berada di London.

Menurut beberapa survei yang dilakukan para spesialis, proses pekerjaan pemugaran akan meliputi perbaikan pada sistem kelistrikan, pipa-pipa air, dan penghangat ruangan.

Hal-hal tersebut diyakini paling dibutuhkan untuk memastikan keamanan Ratu dan kerajaan di masa depan.

Laporan The Independent menemukan, ada masalah serius kebakaran dan kerusakan pipa air pada bangunan abad 17 yang belum pernah direstorasi sejak 1952 tersebut.

Untuk biayanya, Perdana Menteri dan Kanselir telah merekomendasikan peningkatan sementara di dalam Sovereign Grant untuk mendanai pengerjaan tersebut.

“Kami mengambil tanggung jawab yang datang dengan menerima dana publik dan kami yakin dengan membuat investasi ini di Istana Buckingham dapat mencegah kegagalan bangunan yang jauh lebih mahal dan berpotensi bencana pada tahun-tahun mendatang,” jelas Kepala Rumah Tangga Ratu Tony Johnstone-Burt.

Keluarga kerajaan bukan menjadi satu-satunya yang akan menikmati peningkatan baru di dalam dan luar istana. Tempat tinggal Ratu tersebut akan menyambut setengah juta orang selama Pembukaan Musim panas tiap tahunnya.

Belum lagi ditambah dengan acara tahunan seperti pesta kebun dan Trooping the Colour yang mampu menarik lebih dari ribuan pengunjung.

Dengan begitu, akan ada lebih banyak lagi alasan untuk mengunjungi aset nasional Inggris tersebut pada tahun-tahun mendatang.

source : http://properti.kompas.com

Continue Reading

Ini Ruas Tol Trans Sumatera yang Beroperasi 2017

1242553img-6262780x390

JAKARTA, KOMPAS.com – Berdasarkan penugasan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014, PT Hutama Karya (Persero) ditunjuk untuk membangun 4 ruas Tol Trans Sumatera.

Karena masuk proyek prioritas, 4 ruas tol ini direncanakan dapat beroperasi pada 2019. Meski demikian, ada beberapa seksi dari ruas-ruas tersebut yang bisa dibuka mulai tahun depan.

Berikut ulasannya.

1. Bakauheni-Terbanggi Besar

Pada ruas ini, seksi yang ditargetkan beroperasi 2017 adalah mulai dari Pelabuhan-Interchange (IC) Bakauheni.

Tanahnya ditargetkan bisa bebas akhir tahun ini. Sementara konstruksinya ditargetkan selesai Maret 2017 dan beroperasi Juli 2017.

Seksi selanjutnya adalah Interchange Bakauheni-Interchange Kalianda. Dengan target tanah dan konstruksinya bebas Desember tahun ini, operasinya ditargetkan pada April 2017.

Kemudian, IC Kalianda-IC Sidomulyo juga ditargetkan beroperasi 2017, yakni pada Agustus. Target pembebasan tanahnya adalah Desember tahun ini.

Jika target tersebut tercapai, konstruksinya diharapkan rampung pada Juni 2017.

Seksi lain yang juga ditargetkan beroperasi pada 2017 dalam ruas Bakauheni-Terbanggi Besar adalah IC Lematang-IC Kotabaru.

Saat ini tanahnya sudah bebas 100 persen. Sementara untuk konstruksi diharapkan bisa selesai akhir tahun ini dan beroperasi Maret 2017.

Masih di dalam ruas ini, seksi IC Metro-IC Gunung Sugih ditargetkan beroperasi Juni 2017, dengan rencana konstruksinya selesai pada Maret 2017.

Terakhir, seksi yang diharapkan beroperasi tahun depan adalah IC Branti-IC Metro dengan target konstruksi pada Maret 2017. Sementara operasionalnya direncanakan bisa berlangsung mulai Juni 2017.

2. Medan-Binjai

Ruas ini hanya dibagi menjadi 3 seksi, yaitu Tanjung Mulia-Helvetia, Helvetia-Semayang, dan Semayang-Binjai. Seluruhnya ditargetkan beroperasi tahun depan.

Seksi 1 dengan panjang 6,27 kilometer, Tanjung Mulia-Helvetia diharapkan bisa beroperasi pada Desember 2017.

Untuk pembebasan tanahnya ditargetkan akhir tahun ini, sementara konstruksinya diharapkan selesai pada Oktober tahun depan.

Seksi 2 dengan panjang 6,175 kilometer, Helvetia-Semayang ditargetkan beroperasi pada Februari tahun depan. Sebelum itu, Hutama Karya mengerjakan konstruksi yang direncanakan selesai pada Desember tahun ini.

Dengan panjang 4,275 kilometer, Seksi 3 yakni Semayang-Binjai diharapkan beroperasi pada 2017. Sama dengan seksi 2, konstruksinya ditargetkan bisa selesai akhir tahun ini.

3. Palembang-Simpang Indralaya

Seperti Medan-Binjai, ruas ini juga terdiri dari 3 seksi dengan total panjang . Ruas ini pun diharapkan bisa mulai beroperasi tahun depan.

Pada seksi 1, Palembang-Pamulutan ditargetkan bisa beroperasi pada Februari 2017. Akhir tahun ini, konstruksi jalan tersebut direncanakan sudah bisa rampung.

Seksi 2, rencananya Pemulutan-KTM dioperasikan pada Agustus 2017. Sebelumnya, konstruksi dirampungkan pada Juni 2017.

Sedangkan pada seksi 3, KTM-Indralaya dalam proses konstruksi sampai Juni 2017. Jika tercapai, operasional seksi ini bisa dilangsukan pada Agustus 2017.

source : http://properti.kompas.com/

Continue Reading