Pembebasan Lahan Bandara Kertajati Dianggap Melanggar UU

1424478780x390

JAKARTA, KOMPAS.com – Kekerasan yang dilakukan aparat dan kriminalisasi terhadal rakyat masih terjadi. Penggusuran atas nama pembangunan demi kepentingan umum terus dilakukan dengan pendekatan represif.

Contoh terbaru adalah pembebasan lahan bandar udara internasional Kertajati di Desa Sukamulya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang berakhir penangkapan 6 orang.

“Proses sosialisasi dan musyawarah mengenai rencana pembangunan bandara di Kertajati oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan pihak PT BIJB (Bandarudara Internasional Jawa Barat) kepada warga Sukamulya tidak dijalankan,” ujar Sekjen Konsorsium Pembaruan Agaria (KPA) Dewi Kartika berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (20/11/2016).

Menurut Dewi, hal tersebut jelas melanggar prosedur dan tahapan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Ia menegaskan, peristiwa tersebut mencerminkan upaya penistaan terhadap kemanusiaan.

Tidak hanya itu, Dewi menganggap insiden ini menunjukkan bahwa Gubernur dan Kapolda Jawa Barat telah “gelap-mata” demi proyek BIJB.

Meski BIJB ditetapkan segabai proyek strategis nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya harus selaras dan konsisten dengan janji politiknya serta agenda prioritas nasional untuk menjalankan Reforma Agraria.

Reforma Agraria dibuat untuk melindungi dan memperkuat hak-hak petani melalui redistribusi 9 (sembilan) juta hektar tanah serta menyelesaikan konflik agraria secara berkeadilan.

Sejak Kamis (17/11/2016) Desa Sukamulya dalam kondisi mencekam. Desa ini menjadi benteng penolakan terakhir, setelah 10 desa lainnya mengalami penggusuran untuk pembangunan Bandara Kertajati, atau kini dikenal proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Ribuan warga Sukamulya melakukan penolakan terhadap proses pengukuran lahan BIJB yang melibatkan 1.200 personel aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP.

Tembakan gas air mata, pemadaman listrik, sweeping dan pendirian tenda aparat di tengah-tengah pemukiman telah menciptakan teror bagi warga.

Proses pengukuran yang berakhir ricuh, berujung pada penangkapan 6 orang warga dan belasan warga lainnya luka-luka, serta menyisakan ketakutan dan trauma bagi warga, terutama perempuan dan anak-anak.

Terhadap peristiwa ini, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) telah melayangkan surat protes kepada Presiden Jokowi.

Pada pokoknya, KNPA menuntut Presiden menghentikan tindakan represif, kriminalisasi oleh aparat keamanan kepada warga Desa Sukamulya dan memerintahkan penarikan aparat keamanan dari lokasi kejadian serta membebaskan petani yang masih ditahan.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Jumat (18/11/16), aparat keamanan yang terdiri dari Polsek, Polres Langkat, Brimob, TNI, Pamswakarsa yang berjumlah lebih kurang 1.500 orang memaksa masuk ke Desa Mekarjaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Mereka berkonflik dengan Langkat Nusantara Kepong (LNK) yang mengelola lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II.

Sebanyak 24 alat berat telah mereka persiapkan untuk menghancurkan rumah dan juga tanaman yang ada di lahan milik petani Desa Mekar Jaya.

Hingga saat ini, Desa Mekarjaya diisolasi aparat. Penangkapan terhadap petani Mekarjaya yang melakukan perlawanan terhadap upaya perampasan tanah, masih berlangsung dan jumlahnya sedang diidentifikasi.

Peristiwa Sukamulya dan Mekar Jaya, merupakan salah satu contoh buruk proses pembangunan infrastruktur dan ketidakberpihakan Negara terhadap petani di Indonesia sekaligus cermin kemunduran demokrasi.

Pengerahan aparat keamanan, intimidasi, kriminalisasi dan teror dinilai KNPA seolah menjadi pola standar pemerintah rezim Jokowi dalam upaya menggusur lahan warga dengan mengatasnamakan pembangunan dan investasi.

Pola semacam itu juga terjadi pada pembangunan Waduk Jatigede, Reklamasi Jakarta, Reklamasi Bali, Pabrik Semen Kendeng, real estate Karawang dan lain-lain.

source : http://properti.kompas.com

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *